Hadiri Pelantikan DPW FBN, Wagub Nyanyang Ajak Perkuat Persatuan dan Kesatuan di Kepri

DISKOMINFO KEPRI - Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara (DPW-FBN) RI Provinsi Kepri bertempat di Ballroom Hotel Planet Holiday Jodoh Kota Batam, Rabu (14/1/2026).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PBN Zainal Abidin, sekaligus mengambil sumpah seluruh pengurus terpilih DPW FBN Provinsi Kepri. Dimana sebagai ketua adalah Fisman F Gea dan Sekretaris Erwin Depari.

Pelantikan ini dihadiri Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan RI diwakii Brigjen TNI Luhut Marpaung, Tim Percepatan Pencapaian Hasil Pembangunan Kepri, perwakilan FKPD Provinsi Kepri, perwakilan Kodaeral IV Batam dan undangan lainnya.

Wagub Nyanyang dalam sambutannya mengatakan, Provinsi Kepri merupakan wilayah perbatasan yang posisinya berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan juga Kamboja.

"Karenanya FBN memiliki peran yang sangat strategis sekaligus menjadi garda terdepan, dalam upaya menanamkan nilai-nilai bela negara di tengah masyarakat, termasuk di wilayah Provinsi Kepri, " tegasnya.

Adapun ancaman yang dihadapi saat ini sambung Wagub Nyanyang, tidak hanya bersifat fisik semata. Tetapi juga beragam ancaman, mulai dari ideologi, budaya, ekonomi, hingga disrupsi digital dan informasi.

Oleh karena itu, peran dan kontribusi sangat diharapkan dari semua pihak, yakni dengan turut serta menjaga kedaulatan negara melalui bela begara. Sebagai wujud dan cinta kepada nusa bangsa dan tanah air tercinta Indonesia.

Dalam konteks bela negara, terdapat lima nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara.

Wagub Nyanyang juga mengingatkan, pentingnya FBN Kepri untuk terus bekolaborasi bersama pemerintah TNI, Polri, dalam menanamkan nilai-nilai dasar bela negara, kebangsaan dan patriotisme, khususnya kepada kalangan generasi muda di Kepulauan Riau.

"Semua itu dalam rangka menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi garda terdepan dalam menangkal radikalisme, intoleransi dan juga hoaks termasuk di Kepulauan Riua, " pungkasnya. (fik)